Skip to content

Contoh Proposal Tesis Hukum

Contoh Proposal Tesis Hukum : Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat. Dalam upaya pemberantasan korupsi, harus disadari pula bahwa hal tersebut harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional, yang tersusun dan teratur, tidak terpisah-pisah, tetapi terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menyatukan bagian-bagian dari sistem ini, khususnya dalam pemberantasan korupsi, KPK berfungsi sebagai pengait atau koordinator lembaga-lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan sekaligus sebagai trigger mechanism atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan TPK dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Dalam perspektif perundang-undangan, untuk melakukan harmonisasi kelembagaan di bidang pemberantasan korupsi, maka KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 12 seharusnya diperlakukan sebagai ketentuan khusus (lex specialis) dalam rangka pemberantasan korupsi. Penerapan kewenangan sebagai lex specialis diperlukan karena adanya ketentuan perundangan lain yang juga mengatur substansi yang sama.

Read More Contoh Proposal Tesis Hukum

Contoh Proposal Tesis Hukum : Politik Hukum Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia pada Era Global

Pada masa pemerintahan Orde Lama, dalam rangka membendung makin kuatnya posisi ekonomi etnis Cina di Indonesia diterapkan kebijaksanaan yang bersifat rasialis yaitu Sistem Benteng sejak tahun 1950 – 1957 (yang bertujuan untuk melaksanakan Indonesianisasi perdagangan ekspor-impor sekaligus mambatasi peran etnis Cina dalam kehidupan ekonomi) dan Perpres No. 10 Tahun 1958 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang bersifat Asing di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II (LN 1959 No. 128) (yang isinya menegaskan kembali larangan etnis Cina di Indonesia untuk mealkuakn aktivitas perdangangan eceran di perdesaan). Dengan sendirinya banyak etnis Cina yang saat itu memiliki kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan) atau warga negara asing harus pindah ke kota yang lebih besar meninggalkan jaringan dagang yang selama ini mereka kuasai.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengatasi “masalah Cina“ diterapkan kebijakan asimilasi dengan maksud agar orang-orang Cina secara individual mendekatkan diri pada suku setempat dan secara berangsur-angsur membaurkan diri ke dalam masyarakat setempat sehingga ekskllusivisme golongan tersebut dapat dihapsukan. Kebijakan ini diawali dengan dikeluarkannya Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa, pada tanggal Pembinaan Kesatuan Negara, pada tanggal 5 Juli 1966, yang menyatakan larangan terhadap perangkapan kewarganegaraan dan perlunya mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warga negara keturunan asing di Indonesia. Hal ini hendak dilakukan dengan menghapuskan secara tuntas segala hambatan yang mungkin dapat mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis antara WNI keturunan asing dan masyarakat pribumi.

Untuk mewujudkan kebijakan asimilasi tersebut dikeluarkanlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Keputusan Presidium Kabinet NO. 127/U/Kep/12/1966 tentang Peraturan Ganti Nama Baig WNI yang Memakai Nama Cina; Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1957 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina; Intruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1968 Tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

Read More Contoh Proposal Tesis Hukum


Contoh Proposal Tesis Hukum

Contoh Proposal Tesis Hukum : Ganti Rugi Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Kabupaten Sidoarjo AKibat Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Lapindo Brantas

Salah satu kasus yang terkait dengan hak milik tanah adalah kasus luapan lumpur panas yang dikenal dengan nama kasus Luapan Lumpur Panas PT Lapindo Brantas, yang sudah berlangsung selama hamper enam bulan lamanya dan masih berlangsung hingga kini. Kasus tersebut dimulai dengan permulaan semburan yang terjadi sejak tanggal 29 Mei tahun 2006 hingga saat ini masih belum bisa dihentikan dari kebocoran pipa gas tersebut salah satu sumur yang kemudian meluas ke beberapa sumur lainnya dan pada akhirnya menyebabkan meluapnya lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo..

Kasus ini melibatkan tiga pihak, yaitu PT. Lapindo Brantas (Lapindo) selaku pemilik konsensi atas Blok Brantas tempat sumur yang bocor berada, atas dasarProduction Sharing Contract (PSC) dengan BP Migas, dan terakhir adalah PT. Medici Citra Nusantara (MCN) selaku subkontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan Drilling dalam kasus ini.

Meluapnya lumpul panas tersebut telah menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal tersebut terjadi diantaranya disebabkan karena keberadaan lumpur panas tersebut kejadian. Banyak rumah-rumah penduduk di desa-desa tersebut yang rumahnya terendam oleh lumpur sehingga tidak dapat ditinggali lagi. Selain itu, keberadaan lumpur tersebut juga telah menyebabkan tertutupnya akses jalan ke beberapa tempat, sehingga tidak lagi hanya menyusahkan penduduk sekitar, melainkan juga menyulitkan para pengguna jalan.

Akibat hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, terutama dengan terendamnya rumah-rumah penduduk, maka kemudian timbulah masalah mengenai Hak Milik warga atas tanah. Untuk itu dalam penulisan tesis hasil penelitian ini akan mencoba untuk membahas mengenai beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan kasus meluapnya lumpur panas tersebut, antara lain adalah mengenai hak milik warga atas tanah mereka yang sudah terendam lumpur panas, relokasi rumah warga, dan srtifikasi atas tanah yang bersangkutan.

Read More

 


Contoh Proposal Tesis Hukum

Kata “hukum” mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Para ahli sarjana hukum memberikan pengertian hukum dengan melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya.

Proposal tesis merupakan salah satu syarat mahasiswa Strata 2 untuk menempuh sebuah tesis. Pengajuan proposal tesis hukum merupakan salah satu prasyarat untuk menyusun sebuah tesis. Setelah judul tesis dan proposal tesis hukum di acc oleh dosen pembimbing maka mahasiswa baru bisa memulai menyusun tesis. Tema yang bisa diangkatpun bervariasi tergantung studi kasus yang akan diteliti, bisa hal yang berkaitan dengan pidana, perdata, tata negara, ataupun hukum internasional.

Berikut kami sajikan beberapa judul Contoh Proposal Tesis Hukum yang bisa anda jadikan sebagai referensi dalam menentukan sebuah judul tesis hukum, diantaranya :

  1. Kedudukan dan Peranan Kejaksaan Dalam Perkara-Perkara Perdata Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1991 (Studi di Kejaksaan Negeri X)
  2. Kendala Dan Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan Kasus Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Malang)
  3. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Internet, dan Pelanggaran Hak Cipta Pada Website Secara Umum di Internet (Studi pada Internet Service Provider di X)
  4. Ganti Rugi Kecelakaan Kerja Dalam Program Jamsostek Yang Mengakibatkan Cacat Sebagian Untuk Selamanya (Studi Pada PT. X)
  5. Kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Manggarai – Ntt Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan

Dengan beberapa judul contoh proposal tesis hukum diatas, anda tidak perlu khawatir dalam menemukan referensi yang tepat,

Read More

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.